Almarhum sahabat saya, Ersad dan sahabat baik saya yang masih berumur panjang, Tunjung, pernah suatu kali menanyai seorang staf desa Grogol kecamatan Paliyan yang sedang membeli jajanan gorengan di warung. “Apakah duit yang dipakai untuk membeli gorengan itu merupakan uang urunan atau uang dari mana?” Jawab staf desa Grogol itu singkat, “Sudah ada anggarannya“. Muka staf desa perempuan itu pucat pasi dicecar dengan pertanyaan tanpa basa basi itu.
Ersad dan Tunjung, ketika menceritakan peristiwa itu pada saya, merasa penasaran dengan perilaku suka jajan para penghuni Balai Desa Grogol. Staf itu disuruh jajan lagi setelah tidak beberapa lama berselang dari membeli jajan di tempat yang sama.
Menurut saya, Ersad dan Tunjung merupakan muka dari potret rakyat yang menginginkan transparansi dari pemerintah yang berkuasa di desa dimana mereka tinggal. Tetapi mereka tidak cukup mempunyai akses untuk menonton transparansi itu. Kalau memang transparansi itu ada. Ada banyak masyarakat kecil di Desa Grogol selain Ersad dan Tunjung yang penasaran ingin tahu untuk apa uang sewa tanah desa untuk tower XL, dana ADD, dan uang dari sumber keuangan lainnya, asbes dan barang-barang bongkaran SD N Karangmojo 1 dan SDN Inpres Karangmojo 3. Dan lain lain, dan lain – lain.
***
Membaca koran harian Kedaulatan Rakyat pagi hari ini membuat saya menghela nafas panjang. Paguyupan Dukuh se Gunungkidul yang menemui Bupati Gunungkidul, Hj Badingah, S.Sos, meminta peninjauan kembali keputusan Pemda Gunungkidul yang memberlakukan penggratisan biaya KTP terhitung mulai Januari 2011. Mereka beralasan kebijakan itu akan mengurangi pendapatan aseli desa dari sumbangan suka rela pengurusan KTP.
Yang bener saja. Pendapatan Aseli Desa atau Pendapatan pribadi perangkat desa?
***
Apa …, KTP Gratis? Gorengan saja tidak GRATIS.
Menyukai ini:
Suka Memuat...