Kira-kira 2 tahun lagi, masa jabatan Kepala Dusun (atau disebut Dukuh) di dusun dimana saya tinggal yaitu dusun Karangmojo B akan berakhir. Apabila masyarakat menginginkan untuk memiliki seorang kepala dusun atau dukuh yang baru maka setelah berakhirnya masa jabatan kepala dusun saat ini akan diadakan pemilihan kepala dusun baru.

Pemilihan kepala dusun baru untuk pedukuhan Karangmojo B sebagai penerus kepala dukuh yang akan berakhir masa jabatannya akhir-akhir ini menjadi wacana yang mulai dibicarakan oleh beberapa warga yang peduli dengan masa depan dusun Karangmojo B. Di antaranya hal inilah wacana yang menjadi diskusi dengan Pakdhe saya yang sudah sepuh. Untuk diketahui Pakdhe saya, Pakdhe Tasiman adalah seorang ketua RT yang telah lebih dari 20 tahun mengabdikan diri.

Wacana tentang kepala dusun Karangmojo B ini bahkan dua tahun yang lalu pernah menjadi diskusi antara saya, Ersyad ‘Bagong’ dan teman-teman saya yang lain. Saat itu Ersyad menceritakan tentang pengalamanya menanyai seseorang yang pernah berkeinginan menjagokan diri sebagai calon kepala dusun Karangmojo B.

Pertanyaannya kira-kira begini, “Apakah kelak kamu akan jadi mencalonkan diri sebagai dukuh?” tanya Ersyad. “Kalau aku masih belum punya kerjaan yang baik seperti sekarang, iya” jawab seseorang itu. “Jadi kamu mencalonkan diri sebagai dukuh itu mung sak emplokan (hanya demi sesuap nasi), bukan karena jiwa pengabdian untuk memajukan dusun?” Ersyad menutup pembicaraan itu.

Tentu saja kesimpulan Ersyad adalah seseorang yang ditanyai itu sama sekali bukan orang yang layak untuk menjadi kepala dusun Karangmojo B.

Pakdhe Tasiman pun dalam pandangannya telah ‘njlentrehke‘ betapa tidak mudahnya mencari calon kepala dusun yang baik dan berjiwa pengabdian. Ada banyak hal menurut pakdhe Tasiman mengapa pemuda-pemuda yang dipandang layak menjadi kepala dusun tetapi enggan tidak mau mencalonkan dan dicalonkan sebagai kepala dusun.

Salah satu hal mengapa mencalonkan/dicalonkan sebagai kepala dusun tidak menarik bagi pemuda yang baik-baik adalah biaya. Hitungan kasar Pakdhe saya, untuk menjadi seorang kepala dusun memerlukan biaya setidaknya 20 juta. Uang 20 juta untuk ukuran dusun dimana saya tinggal adalah nominal yang tidak kecil. Apalagi dibandingkan dengan gaji dan jatah tanah bengkok (lungguh) untuk seorang kepala dusun.

Uang 20 juta itu digunakan untuk apa? Pertanyaan saya lagi kepada pakdhe saya yang dijawab bahwa uang itu nantinya akan digunakan untuk diantaranya kepanitiaan pemilihan kepala dusun –panitia kepala dusun akan terdiri dari pemerintah desa, LMD, tokoh masyarakat, dll–, kampanye agar dipilih masyarakat dan pelantikan kepala dukuh.

Jadi secara kasar dan sementara keberadaan panitia pemilihan dan pelantikan kepala dusun lah yang menjadi faktor penyebab mahalnya menjadi kepala dusun/dukuh.

Bagi saya sendiri muncul beberapa  pertanyaan dan ide agar proses pemilihan kepala dusun Karangmojo B bisa menjaring calon-calon kepala dusun yang berkualitas. Bukan calon kepala dusun yang mencalonkan diri demi pekerjaan dukuh sesuap nasi. Bagaimana bila pemilihan kepala dusun Karangmojo B dibuat semurah mungkin. Bagaimana bila panitia pemilihan kepala dusun disusun dari orang-orang yang mau berjuang tanpa pamrih. Kata Pakdhe saya dan teman-teman malah menegaskan bahwa yang membutuhkan kepala dusun itu masyarakat Karangmojo B, bukan Panitia Pemilihan Kepala Dusun. Saya kira di dusun Karangmojo B dan di Desa Grogol masih ada orang yang berhati mulia tulus ikhlas memajukan peradaban umat manusia. Bagaimana bila pelantikan kepala dusun nantinya dilakukan secara sederhana semurah-murahnya. Bagaimana bila nantinya bentuk dan teknis kampanye diatur untuk meminimalisasi money politic dan segala bentuk pemborosan.

bersambung …