Wacana Pencalonan Kepala Dusun (Dukuh) Karangmojo B

Kira-kira 2 tahun lagi, masa jabatan Kepala Dusun (atau disebut Dukuh) di dusun dimana saya tinggal yaitu dusun Karangmojo B akan berakhir. Apabila masyarakat menginginkan untuk memiliki seorang kepala dusun atau dukuh yang baru maka setelah berakhirnya masa jabatan kepala dusun saat ini akan diadakan pemilihan kepala dusun baru.

Pemilihan kepala dusun baru untuk pedukuhan Karangmojo B sebagai penerus kepala dukuh yang akan berakhir masa jabatannya akhir-akhir ini menjadi wacana yang mulai dibicarakan oleh beberapa warga yang peduli dengan masa depan dusun Karangmojo B. Di antaranya hal inilah wacana yang menjadi diskusi dengan Pakdhe saya yang sudah sepuh. Untuk diketahui Pakdhe saya, Pakdhe Tasiman adalah seorang ketua RT yang telah lebih dari 20 tahun mengabdikan diri.

Wacana tentang kepala dusun Karangmojo B ini bahkan dua tahun yang lalu pernah menjadi diskusi antara saya, Ersyad ‘Bagong’ dan teman-teman saya yang lain. Saat itu Ersyad menceritakan tentang pengalamanya menanyai seseorang yang pernah berkeinginan menjagokan diri sebagai calon kepala dusun Karangmojo B.

Pertanyaannya kira-kira begini, “Apakah kelak kamu akan jadi mencalonkan diri sebagai dukuh?” tanya Ersyad. “Kalau aku masih belum punya kerjaan yang baik seperti sekarang, iya” jawab seseorang itu. “Jadi kamu mencalonkan diri sebagai dukuh itu mung sak emplokan (hanya demi sesuap nasi), bukan karena jiwa pengabdian untuk memajukan dusun?” Ersyad menutup pembicaraan itu.

Tentu saja kesimpulan Ersyad adalah seseorang yang ditanyai itu sama sekali bukan orang yang layak untuk menjadi kepala dusun Karangmojo B.

Pakdhe Tasiman pun dalam pandangannya telah ‘njlentrehke‘ betapa tidak mudahnya mencari calon kepala dusun yang baik dan berjiwa pengabdian. Ada banyak hal menurut pakdhe Tasiman mengapa pemuda-pemuda yang dipandang layak menjadi kepala dusun tetapi enggan tidak mau mencalonkan dan dicalonkan sebagai kepala dusun.

Salah satu hal mengapa mencalonkan/dicalonkan sebagai kepala dusun tidak menarik bagi pemuda yang baik-baik adalah biaya. Hitungan kasar Pakdhe saya, untuk menjadi seorang kepala dusun memerlukan biaya setidaknya 20 juta. Uang 20 juta untuk ukuran dusun dimana saya tinggal adalah nominal yang tidak kecil. Apalagi dibandingkan dengan gaji dan jatah tanah bengkok (lungguh) untuk seorang kepala dusun.

Uang 20 juta itu digunakan untuk apa? Pertanyaan saya lagi kepada pakdhe saya yang dijawab bahwa uang itu nantinya akan digunakan untuk diantaranya kepanitiaan pemilihan kepala dusun –panitia kepala dusun akan terdiri dari pemerintah desa, LMD, tokoh masyarakat, dll–, kampanye agar dipilih masyarakat dan pelantikan kepala dukuh.

Jadi secara kasar dan sementara keberadaan panitia pemilihan dan pelantikan kepala dusun lah yang menjadi faktor penyebab mahalnya menjadi kepala dusun/dukuh.

Bagi saya sendiri muncul beberapa  pertanyaan dan ide agar proses pemilihan kepala dusun Karangmojo B bisa menjaring calon-calon kepala dusun yang berkualitas. Bukan calon kepala dusun yang mencalonkan diri demi pekerjaan dukuh sesuap nasi. Bagaimana bila pemilihan kepala dusun Karangmojo B dibuat semurah mungkin. Bagaimana bila panitia pemilihan kepala dusun disusun dari orang-orang yang mau berjuang tanpa pamrih. Kata Pakdhe saya dan teman-teman malah menegaskan bahwa yang membutuhkan kepala dusun itu masyarakat Karangmojo B, bukan Panitia Pemilihan Kepala Dusun. Saya kira di dusun Karangmojo B dan di Desa Grogol masih ada orang yang berhati mulia tulus ikhlas memajukan peradaban umat manusia. Bagaimana bila pelantikan kepala dusun nantinya dilakukan secara sederhana semurah-murahnya. Bagaimana bila nantinya bentuk dan teknis kampanye diatur untuk meminimalisasi money politic dan segala bentuk pemborosan.

bersambung

Dipersulit Mengurus KTP

Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk, berdasarkan Kabupaten atau (khusus DKI Jakarta) Provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik (Nomor Induk Kependudukan, NIK) apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional.

Begitulah definisi Warga Negara Indonesia sesuai yang saya dapatkan dari wikipedia. Selengkapnya bisa dibaca di sini.

Kenapa saya tiba-tiba berbicara tentang kewarganegaraan. Memang ini bukan bidang saya. Saya penasaran mencari tahu karena saya memang tidak tahu menahu. Rasa penasaran saya ini berangkat dari keluhan seorang sopir angkot yang kebetulan merupakan tetangga dusun dimana saya tinggal.

Si Sopir angkot itu menceritakan masalahnya ketika anak perempuannya yang sedang lulus SMK menemui kesulitan ketika akan melalui proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di balai desa. Surat pengantar dari RT dan Dusun dimana ia tinggal ternyata belum membantu melewati proses di kantor balai desa. Seyogyanya bila proses di kantor balai Desa Grogol sudah beres, pengurusan KTP selanjutnya adalah di kantor Catatan Sipil yang bertempat di kantor Kecamatan Paliyan.

Ketika saya tanya apa masalahnya sehingga proses pembuatan KTP menemui kesulitan ternyata adalah ayah si anak perempuan itu masih mempunyai tunggakan hutang yang terkait dengan pemerintah desa.

Bagaimana si ayah anak perempuan itu yakin kalau permasalahannya adalah masalah hutang. Cerita si sopir angkot itu adalah ketika pada suatu malam ia datang ke kediaman lurah desa untuk menanyakan hambatan pembuatan KTP si anak perempuan. Lurah desa menjelaskan ia akan segera mempermudah pengurusan KTP bila si ayah segera melunasi hutang-hutangnya.

***

Saya tidak habis pikir. Betapa apes nasib si anak. Taruhlah si sopir angkot ayah anak perempuan itu bersalah. Tetapi kenapa si anak harus turut menanggung dosa. Kenapa gara-gara kesalahan seorang ayah, hak warga negara seorang anak menjadi terhambat. Dalam hal ini adalah hak setiap warga negara untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk.

Dalam urusan utang-piutang, misalnya ayah saya mempunyai hutang dengan suatu Bank. Kemudian karena alasan tertentu ayah saya tidak atau belum bisa melunasi hutang-hutangnya, apakah serta merta saya akan menerima hutang warisan. Apakah bank akan menagihkan hutang ayah saya itu kepada saya? Sepanjang yang saya tahu tentu saja tidak.

Bukan berarti saya berpihak kepada si sopir angkot. Saya setuju bahwasanya kewajiban orang yang berhutang adalah membayarkan sesuai kesepakatan mulanya. Hak orang yang meminjamkan pula untuk mendapatkan pembayaran hutang sesuai kesepakatan. Dan bukankah Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai aturan tentang bagaimana menyelesaikan sengketa dan piutang.

Tidak dengan menyalah gunakan wewenang dan kekuasaannya sebagai Lurah Desa dengan mempersulit hak-hak kewarganegaraan seseorang untuk memaksa seseorang segera melunasi hutang-hutangnya.

Penggunaan ancaman agar segera melunasi hutang-hutang dengan pihak desa bila tidak ingin dipersulit bila mengurus surat-surat seperti KTP, KK dan lain-lain ternyata tidak hanya pernah ditujukan kepada si sopir angkot. Menurut cerita si sopir angkot sudah ada beberapa orang yang mendapatkan perlakuan serupa. Ketika permasalahan ini kemarin sore saya perbincangkan dengan Mas Tunjung dan teman-teman yang lain, ternyata Lurah Desa sudah sering mengutarakan konsekuensi bila tidak segera melakukan penyelesaian urusan hutang-piutang.

Jadi ke depan saya khawatir ancaman dan tekanan serupa bisa dikenakan kepada lebih banyak orang. Lebih dari permasalahan hutang-piutang.

Saya awam terkait permasalahan ini. Mohon pendapat dari teman-teman yang lebih mengerti hukum di Indonesia. Bukan hukum rimba tentu saja. 😀

Paliyan: Data Asal Asalan Untuk e-KTP

Kali ini saya bermaksud membagikan pengalaman saya sendiri mengikuti proses pembuatan e-KTP di kecamatan Paliyan kabupaten Gunungkidul.

Undangan untuk foto e-KTP, pemindaian sidik jari, pemindaian retina mata dan pemindaian tanda tangan atas nama KK ayah saya kami terima kemarin sore. Sesuai undangan kami sekeluarga dan warga dusun Karangmojo B lainnya sampai di kator kecamatan Paliyan pada kira-kira pukul 8 pagi.

Antrian Pembuatan eKTP di Paliyan

Di kantor kecamatan Paliyan rupanya para tetangga saya sudah mengantri. Karena antrian yang panjang dan satu  dari dua set alat pembuatan eKTP rusak, maka sampai pada kira-kira jam 13:00 WIB baru sampai pada giliran keluarga saya -saya dan adik- untuk mengikuti rangkaian pengambilan vas foto, pemindaian sidik jari dan retina serta pengambilan tanda tangan.

Proses itu kami lalui dengan cepat dan lancar. Alhamdulillah jari-jari tangan saya tidak terhambat kapalen dan mata tidak punya masalah katarak. 😀

Selain satu set alat pembuatan eKTP yang rusak ada masalah lain yang tidak kalah penting. Masalah itu adalah banyak data individu pada undangan eKTP yang salah. Kesalahan itu diantaranya adalah tanggal lahir, alamat dan bahkan jenis kelamin. Hesti, cewe tetangga saya terpaksa harus pulang karena didata berkelamin laki-laki. Baca lebih lanjut