Sosial Media dan Perjuangan Hak di Depan Hukum

Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Ibu Prita Mulyasari atas dakwaan pencemaran nama baik terhadap RS Omni Internasional akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Prita sekarang terbebas dari status hukumnya yang menggantung. Alhamdulillah.

Kabar ini telah berlangsung beberapa hari yang lalu. Sudah bergeser dari halaman utama media. Sekarang sudah tertimpa oleh berita kekalahan Foke Nara dalam perhelatan Pilkada Jakarta.

Namun ada hal menarik yang ingin saya catat di sini. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya di hari lebaran, saya  berbincang-bincang dengan teman-teman sepermainan saya dulu ketika mereka sedang pulang mudik. Di antara yang kami percakapkan adalah dampak sosial media dan keterbukaan pers terhadap kesempatan memperjuangkan hak-hak orang yang lemah secara ekonomi.

Saya menceritakan kasus yang terjadi di desa saya beberapa tahun yang lalu, yang saya tuliskan di sini. Di antara teman-teman saya ada yang bisa menerima sebagai dampak positif sosial media.

Dan ada yang kurang optimis. Yang kurang optimis mengkritisi bahwa untuk kasus yang saya ceritakan itu, karena di antara pihak yang bersengketa tidak terlalu kaya dan penguasanya tidak terlalu berkuasa. Dia mencontohkan kasus di perusahaan-perusahaan di Jakarta yang mengingkari janji kepada para karyawan namun tidak tersentuh hukum. Perusahaan itu tidak tersentuh hukum karena mereka punya uang yang bisa digunakan untuk mempengaruhi segalanya (perangkat-perangkat hukum). Dengan begitu mereka dengan berbagai cara bisa memecundagi serikat pekerja yang ada di sana. …

Dalam kasus ini, kepada teman saya itu, saya memberi contoh kasus Prita Mulyasari. Rumah Sakit Omni Internasional jelas mempunyai semua uang yang diperlukan. Namun kenyataan Prita mendapat dukungan yang sangat luas karena mendapat dorongan dari sosial media dibuktikan dengan ratusan juta uang receh koin yang terkumpul, dan pengabulan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung yang baru saja diberikan.

Perjuangan butuh waktu. Perlu kesabaran dan keuletan seperti yang ditunjukan oleh Ibu Prita. Dan kebenaran pun tidak bisa menang secara serta merta.

Sekali lagi yang ingin saya sampaikan: Sosial Media dan Kebebasan Pers menurut saya memberi/memperluas kesempatan semua orang untuk berjuang memperjuangkan hak-hak hukumnya. Atau dengan kata lain ruang ini akan sempit sampai hampir tiada tanpa adanya kemerdekaan pers dan sosial media.

Kena Tilang Operasi Lantas? Jangan Bayar Di Tempat. Itu Ilegal

@dennyindrayana: 1. Jangan bayar denda razia di tempat. Dulu ada dasarnya. Sekarang sudah tidak. Datanglah ke sidang atau bayar dibank. #razia

@dennyindrayana: 2. Pagi tadi saya naik sepeda motor di suatu kota. Ada razia. Kami dicek tidak ada masalah. Surat lengkap, helm standar. #razia

@dennyindrayana: 3. Saya minta istri lihat kerumunan orang yang kena tilang. Saya menunggu di sepeda motor. Karena wajah saya dikenali. #razia

@dennyindrayana: 4. Istri kembali mengabarkan terjadi pembayaran di tempat. Satu pelanggar berkisar lebih kurang 30 ribu. Tidak ada tanda terima #razia

@dennyindrayana: 5. Saya kebetulan bawa kamera. Dengan helm standar terpasang, saya coba ambil gambar dokumentasi. #razia

@dennyindrayana: 6. Setelah terkumpul cukup bukti ganbar, saya tanya komandan lapangan, apa dasarnya pembayaran di tempat. #razia

@dennyindrayana: 7. Sang komandan ngotot ada dasarnya, sambil tunjukkan surat perintah razia dari atasannya. Saya tegaskan bayar di tempat tidak boleh #razia

@dennyindrayana: 8. Saya lepas helm. Polisi yang mengenali wajah saya meminta maaf dan mengaku salah. Razia segera berhenti. Polisi mengaku ditarget #razia

@dennyindrayana: 9. Saya tanya dapat berapa sekali razia. Disebut angka, tidak sampai 2 juta. Untuk dibagi-bagi hingga ke jaksa. #razia

@dennyindrayana: 10. Dia katakan berani jamin di kota lain juga begitu. “Kami hanya dapat tambahan biaya makan”, katanya.

@dennyindrayana: 11. Ini model corruption by need yang sudah parah. Corruption by greed lebih parah dan merusak. #razia

@dennyindrayana: 13. Setelah saya korek semua informasi, sang polisi berkata, “habis ini kami harus razia tempat lain, kejar target”. #razia

@dennyindrayana: 14. Sebentar saya masuk desa yg sulit sinyal, cerita #razia akan saya sambung lagi ketika sinyal kembali kuat.

@dennyindrayana: 15. Teman Polisi saya memastikan bayar razia di tempat sudah tidak boleh. Sebaiknya memang denda razia dibayar dng cara lain. #razia

@dennyindrayana: 16. Banyak contoh denda dikaitkan dengan kewajiban warga yang lain. Misalnya perpanjangan SIM, STNK dll. Tentu dng sistem yg canggih. #razia

@dennyindrayana: 16. Masalah razia ini adalah contoh yang ada di keseharian kita. Sebagaimana pungli koruptif lainnya. #razia

@dennyindrayana: 17. Peningkatan kesejahteraan adalah salah satu solusi. Tetapi itu hanya satu cara. Penyelesaian menyeluruh yang lebih diperlukan. #razia

@dennyindrayana: 18. Pungli razia: Corruption by need tentu tidak boleh. Meski corruption by greed yang harus dibasmi dan diberi sanksi menjerakan. #razi

Posting ini merupakan dokumentasi yang saya buat dari rangkaian twit Denny Indrayana, Sekretaris Satgas Mafia Hukum. Agar kelak kemudian saya mudah menemukan informasi penting ini. Mengingat saya sendiri sering berpapasan dan diperiksa oleh Petugas Operasi Lalu Lintas.

Anda bisa menfollow account twitter @dennyindrayana untuk berinteraksi dan mendapatkan update dari beliau.

Dan menfollow @jarwadi untuk berinteraksi dengan saya. Kalau yang terakhir ini promosi diri 😀

Posted with WordPress for BlackBerry 1.4.5

Hukum Tidak Identik Dengan Biaya Mahal

Berurusan dengan proses hukum dan aparat penegak hukum itu berbiaya mahal. Entah sejak kapan stigma seperti ini tertanam di benak  masyarakat. Terutama masyarakat di desa dimana saya tinggal.

Terlepas stigma ini beralasan atau tidak, tetapi hal ini mudah diamati dari keengganan sebagian masyarakat untuk memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum. Mereka tidak mau ketika sudah jatuh masih tertimpa tangga. Apabila mereka sedang tersandung masalah mereka akan lebih memilih untuk mencari penyelesaian di luar jalur hukum, menyelesaikan dengan cara mereka sendiri. Dan bilapun mereka gagal atau tidak menemukan solusi atas rasa keterdzaliman yang diderita, maka mereka pun akan memilih diam.

Saya berusaha mengerti sikap sebagian masyarakat ini terjadi di tengah – tengah mereka yang belum sejahtera dalam pendidikan dan ekonomi, akses informasi yang terbatas masih menjadi barang mewah. Dan “mungkin” juga kultur masyarakat yang terbiasa menerima ketertindasan sebagai sesuatu yang “sudah biasa” dan nrimo.

Itu saja?

Tidak. Stigma ini terus mengakar karena bisa dijadikan komoditas bagi kaum dan golongan tertentu. “Daripada masalah ini dinaikan ke jalur hukum dan menghabiskan banyak uang, lebih baik datang saja ke rumah saya“, jadi jangan heran bila suatu ketika kita mendengar ada oknum yang ngomong seperti itu.

Suara – suara mirip seperti ini terdengar ketika beberapa hari yang lalu di desa dimana saya tinggal terjadi tindak kekerasan sampai pada akhirnya keluarga korban berinisiatif menyelesaikan masalah ini dengan jalur hukum. Perlu diketahui bahwa pelaku masih ada hubungan keluarga dengan tokoh masyarakat. Baca lebih lanjut