Cerita ini saya dengar dari teman saya yang bekerja di suatu institusi yang sedang dijadikan “project” sertifikasi ISO. Maksudnya yang menginginkan institusi itu menerapkan manajemen mutu ISO adalah institusi di atasnya. Bukan institusi itu sendiri. Dan budget sebagai konsekuensi penerapan manajemen mutu dan sertifikasi ISO pun ditanggung dengan dana dari APBN.

Bagi institusi dimana teman saya ini bekerja, indikator keberhasilan manajemen mutu ISO adalah institusi ini dinyatakan layak untuk diberi sertifikat ISO  oleh Badan Sertifikasi yang ditunjuk untuk melakukan audit. Jadi yang penting adalah “Sertifikat ISO” -nya

Hampir semua orang yang bekerja di institusi dimana teman saya itu bekerja tidak “ngeh” dengan ISO dan Manajemen Mutu. Penerapan Manajemen Mutu dianggap sebagai beban berat dan masalah baru. Maklum ini adalah keinginan yang di Atas.

Alih-alih mereka memperbaiki sistem Manajemen, mereka malah mempunyai ide untuk membeli Sertifikat ISO saja. Entah ini merupakan ide serius atau bercandaan saja. Yang diperlukan oleh Yang di Atas kan sertifikat ISO doang

Benar nih Sertifikat ISO bisa dibeli?

Menurut mereka, asal punya uang dan tahu tempatnya, apa sih yang tidak bisa dibeli di Indonesia. Mereka belajar dari institusi tetangga yang lebih dulu mendapakan project sertifikasi ISO. Institusi tetangga lolos sertifikasi ISO karena “membeli”. Membeli ini menjadi menggiurkan karena biayanya bisa lebih murah dari menyiapkan dan menjalankan prosedur manajemen mutu berstandard ISO itu sendiri.

Menggemaskan … Akan tetapi cerita ini mirip dengan apa yang saya lakukan ketika saya mencari Surat Keterangan Sehat dari dokter untuk mencari SIM C pada beberapa tahun yang lalu. Cukup dengan membayar Rp 5.000 di Puskesmas saya sudah mendapatkan Surat Keterangan Sehat bahkan tanpa menjalani prosedur pemeriksaan kesehatan. Coba apa jadinya kalau saya mengidap penyakit ayan dan legal mengendarai motor di jalan raya?